JAKARTA, KapuasNews.com - Benarkah apabila gaji dinaikkan, dapat meminimalisir tindakan pungutan liar dan bahkan tak jarang juga dilakukan oknum kepolisian. Pernyataaan wakapolri tersebut mengundang perhatian publik seantero jagad raya.
Hal tersebut ditegaskan Wakapolri, Komisaris Jenderal Syafruddin yang menyambut baik wacana kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri.
Dirinya tak menampik bahwa gaji bagi anggota kepoliisian selama ini masih rendah. Tak heran jika masih ada oknum kepolisian yang melakukan pungli pada masyarakat. Selain itu, jenderal bintang tiga ini juga menyebutkan minimnya jumlah dana pensiun bagi polisi.
" Bagus itu kalau memang ada wacana kenaikan gaji, supaya anak buah saya tidak pungli kalau gajinya naik ". Ujar Syafruddin saat ditemui di istana wakil presiden Jakarta. Jumat 9/3/18.
Dilansir dari CNN Indonesia, Ia pun berharap pendapatan negara terus meningkat agar dapat menambah gaji pegawai.
Pria yang tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Pada tahun 2004, ia pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden RI pada masa pemerintahan SBY-JK . Kemudian akhir 2009, dia menjabat sebagai Wakapolda Sumut, lalu Kapolda Kalsel, Kadiv Propam Polri, Kalemdikpol hingga Wakapolri terus menitip harapan akan kenaikan gaji bagi PNS dan TNI/ Polri.
"Makanya semua anak bangsa harus menjaga stabilitas baik ekonomi, politik, keamanan, agar ekonomi meningkat ". Harapnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Restrukturisasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur sebelumnya menegaskan, hingga saat ini belum ada usulan kenaikan gaji PNS.
Kebijakan yang tengah dikaji adalah perubahan sistem pembayaran uang pensiun bagi PNS dengan skema fully funded atau pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyusun kajian internal tentang kenaikan gaji pokok PNS untuk 2019 mendatang. ( Rh/ Berbagai sumber )
Kebijakan yang tengah dikaji adalah perubahan sistem pembayaran uang pensiun bagi PNS dengan skema fully funded atau pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyusun kajian internal tentang kenaikan gaji pokok PNS untuk 2019 mendatang. ( Rh/ Berbagai sumber )